Pemkab Tangerang Bangun Polder Cibadak, Solusi Atasi Banjir Menahun

KABUPATEN TANGERANG, BANTEN EKSPLORE – Pemerintah Kabupaten Tangerang memulai pembangunan polder atau kolam retensi di kawasan Cibadak, Kecamatan Cikupa, sebagai upaya strategis mengatasi banjir yang kerap terjadi selama lebih dari 10 tahun terakhir.

Peletakan batu pertama dilakukan langsung oleh Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid, pada Selasa (17/6/2025). Polder tersebut dibangun di lahan seluas 2.847 meter persegi, dengan kapasitas tampung air mencapai 7.762 meter kubik. Infrastruktur ini dirancang untuk menahan air hujan dari tujuh desa sekitar dan menyalurkannya ke sistem drainase saat kondisi memungkinkan.

“Wilayah ini berada di dataran rendah yang menyebabkan air sulit mengalir ke sungai. Karena itu, pembangunan kolam retensi menjadi pilihan utama untuk menampung limpahan air dari desa-desa sekitarnya,” ungkap Bupati Maesyal dalam sambutannya.

Kolam retensi dengan kedalaman sekitar enam meter ini akan berfungsi sebagai penampungan sementara air saat musim hujan dengan debit tinggi. Setelah volume air di saluran pembuangan normal, air dari kolam akan dialirkan ke wilayah Cimane melalui jalur khusus sepanjang sekitar 600 meter.

Selain mencegah luapan air ke permukiman, pembangunan polder ini juga dirancang sebagai ruang terbuka hijau serta alternatif penyediaan air baku. Proyek ditargetkan selesai dalam enam bulan ke depan atau pada November 2025.

Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Tangerang, Iwan Firmansah Effendi, menyampaikan bahwa pembangunan ini tak hanya bertujuan menanggulangi banjir, tetapi juga merupakan bagian dari strategi konservasi air di tengah meningkatnya alih fungsi lahan menjadi kawasan permukiman dan industri.

“Air dari wilayah sekitar perlu dikelola lebih dulu sebelum dialirkan ke sungai. Maka dari itu, keberadaan kolam ini sangat vital. Ini bukan sekadar proyek teknis, tapi juga bentuk adaptasi terhadap perubahan tata ruang,” jelas Iwan.

Untuk menyukseskan proyek ini, Pemkab Tangerang akan melibatkan pemilik lahan, pengembang perumahan, serta aparat desa dan kecamatan guna membuka akses aliran air menuju saluran pembuangan. Pendekatan kolaboratif ini dinilai penting agar solusi banjir tidak bersifat parsial.

“Banjir tidak bisa sepenuhnya dihapuskan, tapi bisa kita kendalikan. Kita tekan durasinya, kita kurangi ketinggiannya, sehingga aktivitas masyarakat dan pelayanan publik tetap bisa berjalan,” pungkas Iwan.

(Wisnu)