GMNI Desak DPRD Kabupaten Tangerang Transparan Soal Kenaikan Tunjangan

TANGERANG, BANTEN EKSPLORE – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Tangerang mempertanyakan pernyataan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Kholid Ismail, yang sebelumnya menyebut tidak ada kenaikan gaji maupun tunjangan bagi anggota dewan pada tahun anggaran 2025.

Ketua GMNI Kabupaten Tangerang, Endang Kurnia, menilai pernyataan tersebut menimbulkan kebingungan publik. Ia menegaskan, dokumen resmi berupa Peraturan Bupati (Perbup) menunjukkan adanya tren kenaikan tunjangan dewan dalam tiga tahun terakhir.

Berdasarkan data, Perbup Nomor 99 Tahun 2022 menetapkan tunjangan perumahan sebesar Rp33 juta untuk Ketua DPRD, Rp32 juta untuk Wakil Ketua, dan Rp30 juta untuk anggota. Angka tersebut naik pada 2023 melalui Perbup Nomor 94, menjadi Rp35 juta, Rp34 juta, dan Rp32 juta. Terbaru, Perbup Nomor 1 Tahun 2025 kembali menaikkan besaran tunjangan menjadi Rp43,5 juta bagi Ketua, Rp39,4 juta untuk Wakil Ketua, serta Rp35,4 juta untuk anggota.

“Data ini jelas menunjukkan adanya peningkatan tunjangan. Jadi ketika pimpinan DPRD menyatakan tidak ada kenaikan, publik berhak mempertanyakan konsistensi dan keterbukaan informasi,” kata Endang, Rabu (27/8/2025).

Menurut GMNI, secara teknis DPRD mungkin benar jika yang dimaksud adalah gaji pokok. Namun, masyarakat tetap melihat adanya kenaikan pendapatan secara keseluruhan melalui penambahan tunjangan. Hal itu, kata Endang, semestinya dijelaskan secara jernih kepada publik agar tidak menimbulkan kesan menyesatkan.

“Rakyat berhak tahu bagaimana uang pajak mereka digunakan. Transparansi bukan sekadar soal angka, melainkan menyangkut integritas lembaga wakil rakyat,” ujarnya.

GMNI mendorong DPRD Kabupaten Tangerang untuk lebih terbuka dalam menyampaikan informasi anggaran, terutama di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih sulit. Menurut mereka, keterbukaan informasi publik merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan politik wakil rakyat.

(Wis)